Menyusuri Gugusan Pulau Karang Terindah di Raja Ampat

   

Raja Ampat, Wayak dan Kabui adalah dua Gugusan pulau terindah di Raja Ampat, Papua Barat. Petualangan menyusuri pulau-pulau karang ini tak terlupakan.

Detikcom berkesempatan menyusuri gugusan pulau karang Kabui di Kepulauan Raja Ampat, Papua barat, Jumat (19/10/2012), bersama tim dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, dan rekan-rekan media lain yang diundang memeriahkan Festival Raja Ampat 2012.

Kami mengawali perjalanan menantang ke Kabui dari Pulau Waigeu, pulau yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Perjalanan dari Waigeu ke Kabui hanya bisa ditempuh dengan jalur laut.

Read more...

Kopi Luwak dan anak Krakatau jadi andalan wisata Lampung

JAKARTA: Kopi Luwak, wisata ke Anak Krakatau dan berselancar di pantai Tanjung Setia, Krui menjadi tujuan wisata andalan di Provinsi Lampung yang dipromosikan berkaitan dengan penyelenggaraan Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME) 2011

Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Joko Umar Said mengatakan kedua obyek wisata andalan dan produk komoditi ekspor kopi luwak dari Lampung Barat akan dipromosikan pada peserta TIME dari dalam dan luar negri.

"TIME mendorong pariwisata Lampung berkembang dan komitmen Gubernur akses infrastruktur ditingkatkan sehingga potensi wisata yang ada mendunia," kata Wagub malam ini di dampingi Sapta Nirwandar, Dirjen Pemasaran Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut dia, untuk kegiatan selancar di Tanjung Setia, Krui, Lampung Barat kini ditunjang dengan beroperasinya lapangan terbang Pekon Serai, Krui yang di darati pesawat Susi Air.

TIME yang mempertemukan penjual (seller) produk wisata dengan para pembeli (buyer) dari mancanegara menghabiskan dana sebesar Rp 6 miliar, namun target transaksi yang diharapkan mencapai US$ 20 juta.

Meity Robot, ketua penyelenggara TIME mengatakan penyelenggaraan sebelumnya di Lombok transaksinya mencapai US$ 17,5 juta dan mengangkat citra pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Pengembangan pariwisata membutuhkan komitmen para stakesholders di daerah itu. Oleh sebab itu komitmen dan dukungan pejabat terkait dan kalangan swasta di daerah yang selama ini dikenal dengan sekolah gajah Way Kambas sangat dibutuhkan.

Terpilihnya Bandar Lampung sebagai tempat penyelenggaraan satu-satunya contract trade show di Indonesia ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata untuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman).

TIME berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung pada 12-15 Oktober 2011 yang diikuti sedikitnya 100 buyer dari 30 negara a.l AS, Australia, Jerman, Belanda dan pasar baru adalah Slovenia, Slovakia, Yunani, Ceko dan Meksiko.

Wagub Lampung Joko Umar Said optimistis pariwisata Lampung akan melesat karena di wilayah Krui juga ada atraksi ikan lumba-lumba seperti di Pantai. Lovina, Bali dan kuliner lobster yang belum banyak diketahui wisatawan.(api)
Oleh Hilda Sabri Sulistiyo
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/kopi-luwak-dan-anak-krakatau-jadi-andalan-wisata-lampung

Read more...

18 juta ha hutan ditawarkan untuk ekonomi berkelanjutan

JAKARTA: Sebanyak 18 juta ha hutan ditawarkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi berkelanjutan pada 2025 bagi energy biomassa, minyak sawit, dan tambang

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan 18 juta ha hutan itu merupakan hutan terdegradasi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kemehut memproyeksikan saban tahun 500.000 ha lahan digunakan untuk energi biomassa. Dalam hitungan sepuluh tahun, sudah 5 juta ha hutan terdegradasi digunakan.

“Kami sudah punya petanya. Sekitar 9 juta ha di seluruh Indonesia ada,” kata Hadi.

Selain kawasan hutan untuk energy biomassa, Kemenhut juga menyajikan kawasan hutan untuk minyak sawit dengan perhitungan rata-rata 300.000 ha per tahun. Dalam waktu 20 tahun, hutan terdegradasi yang dapat ditanami sawit mencapai 6 juta ha.

Adapun, kawasan hutan untuk tambang disediakan 2 juta ha untuk keperluan 20 tahun dengan perhitungan saban tahun terserap 100.000 ha. Sekira 18 juta ha ada yang masuk pencadangan kawasan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 35,41 juta ha atau berada di luarnya.

Total 35,41 juta ha itu mencakup hutan tanaman industri 9,18 juta ha, hutan tanaman rakyat 5,5 juta ha, restorasi ekosistem 7,46 juta ha, dan hutan alam 13,23 juta ha. “Untuk itu harus diselesaikan tata ruang untuk memecahkan masalah ekonomi dan lingkungan ini,” kata Hadi .

Pemanfaatan 18 juta ha ini digunakan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi 26% dan pembangunan ekonomi 7%. Dia memaparkan Kememhut menuju ekonomi rendah karbon dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber emisi seperti hutan tanaman dan kebun. Lantas, mencari cara murah mengurangi emisi.

Hadi menyatakan ekonomi rendah karbon tidak hanya usaha pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah tengah membuat satu peta untuk mengembangkan ekonomi dan mempertahankan hutan. Cara lainnya, pemerintah pusat akan meningkatkan kapasitas bupati untuk memberi izin bagi pengusaha-pengusaha hutan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Sinta Widjaya Kamdani mengatakan pengusaha sebenarnya mau membantu pengurangan emisi karbon bila ada dukungan dari pemerintah. Dukungan itu yakni pemerintah harus memperjelas regulasi penggunaan lahan sehingga terang kawasan hutan yang dapat digunakan untuk konservasi.

Kedua, pemerintah harus memperjelas otoritas pemerintah daerah siapa yang wajib dimintai izin. Menurutnya, banyak pengusaha yang bingung mencari pihak pemerintah daerah yang tepat ketika mereka hendak mengurus izin sektor kehutanan.

“Ketiga, ini yang paling penting, banyaknya persepsi negatif terhadap perusahaan-perusahaan ketika mereka mau melakukan program ini [konservasi],” tutur Sinta.

Menurutnya, Kadin berinisiati membentuk joint study group yang menampung perusahaan-perusahaan agar memahami pengurangan emisi karbon. Nantinya, kelompok ini dapat menghasilkan sesuatu untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon. “Akhir tahun ini kami bisa capai satu kesepakatan." (Gloria Natalia/bsi)

Sumber : http://www.bisnis.com/articles/18-juta-ha-hutan-ditawarkan-untuk-ekonomi-berkelanjutan

Read more...

Kemenhut diminta setop pembahasan sawit masuk hutan

JAKARTA: Kementerian Kehutanan didesak menghentikan pembahasan masuknya kelapa sawit dalam kategori tanaman hutan di hutan tanaman industri.

Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global di Jakarta hari ini.

Desakan muncul setelah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mencabut Permenhut 60/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan TanamanBerbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri. Pencabutannya tertuang dalam Permenhut 64/2011.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Bustar Maitar menegaskan kelapa sawit tidak bisa dimasukkan dalam kategori tanaman hutan karena bentuk penanamannya monokultur. Sedangkan, pada hutan tanaman industri (HTI) tanaman harus ditanam dengan pola lain semisal tumpang sari. Lagipula, HTI hanya boleh ditanami tanaman yang menghasilkan produk kayu.

''Agak aneh kalau kelapa sawit masuk tanaman hutan. Kementerian Kehutanan harus berhenti bahas itu karena isinya rancu,'' katanya.


Bustar menilai jika kelapa sawit masuk kategori tanaman hutan, dia bisa rancu bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Juga bisa rancu bagi industri kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Henry Subagyo menjelaskan pencabutan Permenhut 62/2011 menunjukkan terjadi krisis kepemimpinan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Yudhoyono pada Maret 2011 telah menerbitkan Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut. Koalisi melihat keluarnya Permenhut 62/2011 memperlihatkan Kemenhut mendorong kerusakan hutan.

"Apakah itu berarti kebijakan SBY tidak bisa diterjemahkan dengan tepat oleh menteri-menterinya? Masyarakat pun kesulitan mengawal penurunan emisi rumah kaca," katanya.

Koalisi menyarankan Kemenhut harus memperbaiki kawasan hutan yang sudah rusak dibanding menerbitkan aturan yang malah memperparah kerusakan hutan.

"Kalau Kemenhut tidak bisa memperbaiki kawasan hutan lebih baik angkat tangan kepada presiden menyatakan tidak bisa melaksanakan Inpres 10/2011," tukas Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi.(api)

Sumber : http://www.bisnis.com/articles/kemenhut-diminta-setop-pembahasan-sawit-masuk-hutan

Read more...

Dimanakah Lokasi yang Cocok untuk PLTN di Banten?

Serang (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tetap melanjutkan kajian rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah Provinsi Banten.

"Kajian rencana pembangunan PLTN di Banten tetap dilanjutkan oleh Batan, tidak ada pengaruhnya tragedi ledakan PLTN di Jepang, karena ini barus sebatas kajian," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten Ali Fadillah di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, kajian rencana pembangunan PLTN tersebut dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan membutuhkan waktu cukup panjang.

"Ini masih kajian lokasi di sekitar Pantai Utara Teluk Banten yang waktunya masih cukup lama. Kajian dilakukan untuk melihat berbagai aspek seperti kelayakan, potensi bahaya dan lainnya," kata Ali Fadillah.

Setelah kajian tersebut dilaksanakan, selanjutnya Batan akan berkordinasi dengan pemerintah daerah yakni Provinsi Banten dan Kabupaten Serang yang memiliki lokasi untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan, termasuk persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi yang ditetapkan akan dibangun PLTN.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Hudi Hastowo mengatakan pihaknya akan mengkaji dua lokasi yang ditawarkan Provinsi Banten untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

"Kajian yang dilakukan untuk penetapan lokasi itu tidak sembarangan, setidaknya butuh waktu tiga hingga lima tahun," kata Hudi Hastowo usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam pengembangan teknologi nuklir di Banten, Kamis 25 September 2008.

Ia mengatakan dua lokasi yang ditawarkan oleh Pemprov Banten untuk lokasi pembangunan PLTN tersebut adalah Pulau Panjang dan Pontang di wilayah perairan utara Kabupaten Serang.

Kajian untuk menentukan lokasi PLTN itu harus memenuhi 13 kriteria standar yang telah ditentukan. Ke-13 kriteria lokasi tersebut di antaranya adalah lokasi tidak rawan gempa dan tsunami, tidak rawan banjir, tersedia air pendingin, tidak dekat dengan bandara, dan jaraknya ratusan kilometer dari sumber vulkanik atau gunung berapi.

Menurut dia, Banten sangat potensial untuk pembangunan PLTN, karena daerahnya sangat strategis yaitu dekat dengan ibu kota negara, serta ditunjang dengan infrastruktur lainnya. Sehingga, jika ada sumber tenaga listrik yang besar, bisa disalurkan ke Jakarta yang kebutuhannya sangat tinggi.
(M045/A038)

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011

Sumber : www.antaranews.com

Read more...